BANDUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar audiensi penting dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, 15 April 2025 kemarin
Pertemuan ini menjadi ajang dialog strategis untuk memperkuat iklim usaha dan hubungan industrial di Jabar, sekaligus menjawab tantangan global dan lokal yang tengah dihadapi dunia usaha.
Audiensi yang dihadiri oleh jajaran pengurus APINDO Jabar, anggota luar biasa, serta ketua APINDO dari kabupaten/kota se-Jawa Barat ini berlangsung hangat.
Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur dalam menjaga kondusivitas iklim usaha sejak awal masa jabatannya, termasuk pembentukan Satgas anti-premanisme dan deklarasi “Jabar Manunggal” yang menyasar berbagai praktik ilegal penghambat investasi, kata Ning Wahyu.
Ning Wahyu menyoroti dampak serius kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat terhadap ekspor Jabar. Ia menekankan perlunya strategi adaptif dari pelaku usaha serta dukungan penuh dari Pemprov agar daya saing tetap terjaga, jelasnyaLebihlanjut menurutnya, Tak kalah penting, polemik pengupahan kembali mencuat. APINDO menyesalkan revisi sepihak terhadap SK Upah Minimum Sektoral 2025 yang dinilai mencederai kepastian hukum. Ning Wahyu mendesak agar peran Dewan Pengupahan dikembalikan sebagai forum sah dan konstruktif, bukan sekadar formalitas, tegasnya.
Gubernur Jabar: Rekrutmen Harus Utamakan Warga Lokal
Menanggapi keluhan dunia usaha, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap pola rekrutmen perusahaan yang terlalu sering menarik pekerja dari luar daerah. Menurutnya, hal ini memicu ketegangan sosial hingga aksi demo berkepanjangan, seperti yang terjadi di Cirebon dan Sukabumi.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi rekrutmen melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan penggunaan aplikasi resmi Pemprov agar warga lokal mendapat prioritas, jelasnya.
Dedi juga menyinggung tanggung jawab lingkungan industri. Ia mengingatkan, “Jangan sampai dunia usaha berdosa kepada alam.” Pemerintah kini telah menyediakan fasilitas IPAL terpadu, dan Gubernur mengajak pelaku usaha untuk berkomitmen menjaga lingkungan agar keberlanjutan industri tak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Dorongan Kontribusi Nyata: Pajak, Plat Nomor, dan Batik Lokal
Salah satu sorotan menarik dalam audiensi ini adalah permintaan Gubernur agar perusahaan besar memindahkan NPWP ke Jabar. Ia menyayangkan banyaknya kontribusi fiskal yang justru mengalir ke Jakarta, padahal beban lingkungan dan sosial ditanggung Jabar.
Hal serupa juga disampaikan terkait penggunaan pelat kendaraan operasional industri yang masih didominasi pelat luar provinsi.
APINDO merespons positif. Ketua Ning Wahyu bahkan langsung meminta komitmen para pengusaha untuk memulai penyesuaian.
Ia menyebutkan bahwa perusahaan anggota siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung langkah-langkah strategis tersebut.
Di sisi lain, APINDO juga mengusulkan berbagai program kolaboratif: dari penggunaan batik khas Jabar di lingkungan pabrik, revitalisasi rantai pasok bahan baku industri, integrasi perpajakan, hingga program wisata karyawan untuk mengangkat sektor pariwisata lokal.
Menuju Sinergi Nyata Pemerintah dan Dunia Usaha
Gubernur Dedi menutup pertemuan dengan semangat kolaboratif. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov tengah menyusun paket kebijakan strategis yang akan diluncurkan pada 18 April 2025 untuk menjawab berbagai tantangan industri di Jabar.
“Saya optimis, jika dunia usaha bergerak bersama kami, maka kita bisa menjaga masa depan industri dan kesejahteraan masyarakat Jabar,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi titik temu penting antara dunia usaha dan pemerintah. APINDO Jabar menyambut baik seluruh inisiatif Gubernur, dan berkomitmen untuk ikut andil dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Tanah Pasundan ***
