Polemik Capacity Building ke Jogja, Dinkes Garut Siap Jika Diperiksa Inspektorat

GARUT,METROJABAR.CO.ID — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan Inspektorat terkait kegiatan capacity building sekitar 50 pegawai Puskesmas Malangbong yang dilaksanakan di Yogyakarta. Pemeriksaan dinilai penting apabila terdapat dugaan kejanggalan, terutama menyangkut penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Yodi Sirojudin, menegaskan pihaknya tidak keberatan apabila lembaga atau instansi berwenang melakukan investigasi untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

“Kalau memang itu dicurigai, terutama dalam penyelewengan anggarannya, silakan saja diinvestigasi oleh lembaga atau instansi terkait, Inspektorat atau apa. Kami terbuka untuk itu,” ujar Yodi saat ditemui di kantor Dinkes Garut, Senin (19/10/2026).

Yodi menjelaskan, kegiatan yang diikuti sekitar 50 pegawai tersebut telah mendapatkan izin dari pimpinan Dinas Kesehatan. Menurutnya, kegiatan itu bukan studi banding, melainkan capacity building yang bertujuan meningkatkan kekompakan tim sekaligus memberikan penyegaran bagi pegawai di tengah tingginya beban kerja pelayanan kesehatan.

Ia menilai, tenaga kesehatan membutuhkan ruang untuk menjaga kesehatan mental dan kebugaran psikologis, mengingat tanggung jawab pelayanan kesehatan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan intensitas dan beban kerja yang tinggi, kami pikir teman-teman di lapangan perlu melakukan penyegaran melalui kegiatan di luar kantor. Itu juga penting untuk kesehatan jiwa,” katanya.

Terkait pembiayaan kegiatan, Yodi menyebut berdasarkan keterangan yang diterima Dinkes, biaya perjalanan ke Yogyakarta berasal dari iuran masing-masing pegawai, bukan dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Malangbong.

Dengan skema tersebut, ia menegaskan kegiatan itu tidak menggunakan anggaran program maupun mengganggu pembiayaan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas.

Menurut Yodi, Dinkes juga melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan bagian keuangan untuk memeriksa penggunaan anggaran, termasuk memastikan sasaran program tercapai dan dana digunakan sesuai peruntukannya.

“Kami bisa pastikan secara normatif tidak terjadi penyelewengan anggaran untuk kegiatan tersebut, karena berdasarkan keterangan yang kami terima, pembiayaannya berasal dari iuran masing-masing pegawai,” ucapnya.

Meski demikian, ia menyatakan pemeriksaan oleh Inspektorat tetap terbuka dilakukan apabila diperlukan untuk memastikan seluruh pembiayaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan pembiayaan, Dinkes Garut juga menegaskan keberangkatan pegawai tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Yodi mengatakan pihaknya telah memastikan adanya pengaturan jadwal piket selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, pelayanan di Puskesmas Malangbong tetap berjalan seperti biasa pada Sabtu dan Minggu, sementara pegawai yang berangkat hanya sebagian dari keseluruhan tenaga yang tersedia.

Ia menyebut Puskesmas Malangbong memiliki sekitar 60 hingga 70 pegawai, sehingga masih terdapat petugas yang menjalankan pelayanan selama kegiatan capacity building berlangsung.

“Kami memastikan ketika mereka pergi, pelayanan kepada masyarakat tidak ditinggalkan. Jadwal piketnya ada dan pelayanan berlangsung seperti biasa,” katanya.

Pernyataan Dinkes tersebut muncul di tengah sorotan terhadap keberangkatan sekitar 50 pegawai puskesmas ke Yogyakarta. Aspek penggunaan anggaran, urgensi kegiatan, serta keberlangsungan pelayanan publik menjadi sejumlah hal yang perlu dipastikan secara transparan.

Dengan membuka ruang pemeriksaan Inspektorat, Dinkes Garut menyatakan kesiapannya apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk untuk memastikan tidak ada anggaran pelayanan kesehatan yang digunakan di luar peruntukannya.***