METRO JABAR – Suasana hangat dan penuh antusiasme terasa di Mercure Hotel Garut, Kamis (9/4/2026), saat puluhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkumpul dalam kegiatan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini menjadi ruang belajar sekaligus refleksi bagi para pelaku usaha untuk menata bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berlandaskan nilai kemanusiaan.
Sebanyak 52 pelaku UMKM hadir mengikuti kegiatan bertema “Membangun UMKM yang Legal, Berdaya Saing, dan Menghormati Hak Asasi Manusia”. Tema tersebut terasa relevan di tengah dinamika dunia usaha yang kian menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial.
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, Hasbullah Fudail, dalam penyampaiannya menuturkan bahwa UMKM memiliki peran penting, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem sosial yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
“Usaha yang baik bukan hanya yang berkembang secara finansial, tetapi juga yang mampu menjaga martabat manusia, baik pekerja, konsumen, maupun lingkungan sekitar,” ujarnya dengan nada tenang.
Ia menambahkan, penerapan prinsip HAM dalam bisnis bukanlah beban, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Ketika pelaku usaha mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produk yang bertanggung jawab, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.
Sepanjang kegiatan, para peserta diajak memahami berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha. Mulai dari perlindungan kekayaan intelektual, penguatan legalitas usaha, hingga pentingnya perlindungan tenaga kerja.
Materi mengenai kekayaan intelektual, misalnya, membuka wawasan peserta tentang pentingnya mendaftarkan merek dan karya sejak dini. Prinsip first to file menjadi pengingat bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan, bukan sekadar yang pertama menggunakan.
Di sisi lain, pembahasan mengenai HAM dalam bisnis mengajak peserta melihat usaha dari sudut pandang yang lebih luas. Bahwa setiap keputusan bisnis memiliki dampak, baik terhadap manusia maupun lingkungan, sehingga perlu dikelola dengan bijak.
Materi dari Badan Pusat Statistik juga memberikan perspektif baru terkait pentingnya data yang akurat dalam Sensus Ekonomi 2026. Para pelaku usaha diingatkan bahwa kejujuran dalam memberikan data akan berkontribusi pada kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Tak kalah penting, pembahasan mengenai ketenagakerjaan menekankan bahwa kesejahteraan pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan usaha. Penyediaan lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, serta perjanjian kerja yang jelas menjadi langkah sederhana namun berdampak besar.
Sementara itu, dorongan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga terus digaungkan sebagai pintu masuk menuju akses pembiayaan dan berbagai program pemberdayaan.
Di balik rangkaian materi tersebut, terselip kesadaran baru yang tumbuh di kalangan peserta. Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kegiatan ini membuka pandangannya tentang tanggung jawab sebagai pemilik usaha.
“Selama ini kami berpikir kewajiban hanya soal memberikan gaji. Ternyata ada hak-hak lain yang harus dipenuhi untuk karyawan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami,” tuturnya.
Kegiatan ini pun meninggalkan kesan mendalam. Bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga langkah kecil menuju perubahan cara pandang. Bahwa bisnis yang kuat adalah bisnis yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menumbuhkan nilai, menjaga keadilan, dan merawat kemanusiaan ***
