BANDUNG,(metro jabar)– Sebagai upaya nyata membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meresmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) tahun 2024, Selasa, 3 November 2024.
Acara peresmian yang berlangsung di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Bandung, ini menandai komitmen penuh dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan berkeadilan.
Kemenkumham Jabar Raih Terbaik II dalam Indeks Reformasi Hukum Nasional
Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam menanamkan kesadaran hukum yang mendalam pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai, yang dimulai dengan peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh pihak Kemenkumham, kesadaran hukum yang lebih tinggi akan berpengaruh pada kualitas kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
“Kita tidak bisa berharap semua orang secara otomatis tahu hukum. Untuk itu, usaha menyebarluaskan pengetahuan hukum kepada masyarakat harus terus digalakkan,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, yang turut hadir dalam acara tersebut.
Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Barat memegang peranan penting dalam pembangunan kesadaran hukum.
Kemenkumham Jabar Dorong Kemandirian Warga Binaan, Lapas Sukamiskin Serahkan Kapal Rescue ke PT PLN
Dari 5.957 desa/kelurahan yang ada di provinsi ini, sekitar 54% atau 3.206 desa/kelurahan sudah resmi menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pada 2024, Provinsi Jawa Barat berhasil menambah 100 desa/kelurahan lagi, sebagai bukti keberhasilan dan komitmen dalam program ini.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BPHN Kemenkumham RI, Min Usihen, serta Plh. Asisten Daerah II Setda Provinsi Jawa Barat. Selain peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, acara ini juga mencakup pemberian penghargaan kepada 6 Bupati/Walikota dan 6 Ketua DPRD yang berhasil memperoleh penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta piagam Anubhawa Sasana kepada 17 Bupati dan 1 Walikota atas komitmen mereka dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayahnya.
Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini bukan hanya tentang peresmian, tetapi juga merupakan langkah penting menuju kesadaran hukum yang lebih tinggi dan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat ***
Editor : Caca Cariwan
Sumber Berita : Rilis humas
