BANDUNG, METROJABAR | Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu provinsi yang diamati kesiapannya dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Pengamatan ini difokuskan pada kesiapan para pemangku kewajiban dalam memberikan layanan publik sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, Jawa Barat merupakan titik penting dalam manajemen mudik nasional. Hal ini karena wilayah tersebut menjadi gerbang utama sekaligus titik temu arus kendaraan dari Jabodetabek menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, baik melalui jalur utara maupun selatan. Diperkirakan pergerakan arus mudik di wilayah ini akan mencapai 30 juta orang.
“Jawa Barat tidak hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga tujuan wisata utama. Selama libur Lebaran, arus mudik akan bertumpuk dengan warga yang ingin berlibur. Karena itu, penting bagi negara untuk hadir memenuhi hak warga negara melalui layanan mudik yang aman, nyaman, dan inklusif,” ujarnya.
Dari lima hari pengamatan yang direncanakan, Tim Pengamatan Mudik dan Situasi Menjelang Lebaran Kementerian HAM untuk Provinsi Jawa Barat telah memantau sejumlah titik. Pada hari pertama (13/03/2026), tim melakukan pengamatan di Stasiun Besar Kota Bandung, Terminal Bus Cicaheum, dan Terminal Bus Leuwipanjang. Pengamatan dilakukan melalui wawancara dengan Wakil Kepala Stasiun, Kepala Terminal Bus, petugas layanan, pengelola stasiun dan terminal, serta warga penerima layanan.
Tenaga Ahli Kementerian HAM, Roichatul Aswidah, menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan di titik-titik tersebut, secara umum pengelola dan petugas layanan mudik telah melakukan berbagai langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik tahun ini. Upaya tersebut antara lain dengan menambah sarana dan prasarana serta menyiapkan petugas layanan tambahan.
“Kami berharap arus mudik maupun arus balik dapat berjalan aman dan nyaman, serta kebutuhan warga yang mudik dapat dilayani dengan baik,” ujarnya.
Tenaga Ahli Kementerian HAM lainnya, Siti Aminah Tardi, menambahkan bahwa pengamatan juga difokuskan pada ketersediaan layanan bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Beberapa fasilitas yang diamati antara lain ruang laktasi, tempat bermain atau istirahat anak, kamar mandi bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta posko kesehatan.
Siti Aminah juga menyarankan para pemudik untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan. “Jangan sungkan untuk bertanya dan meminta bantuan kepada petugas,” sarannya.
Selanjutnya, tim akan melanjutkan pengamatan ke berbagai layanan lainnya, seperti jalan tol, SPBU, pasar, dan posko mudik, termasuk posko mudik yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan.
“Kami mendukung posko mudik yang dikelola oleh masyarakat, karena partisipasi masyarakat dalam menyukseskan mudik ini menunjukkan budaya gotong royong yang perlu terus dirawat bersama,” tutur Hasbullah. ***
