PIKI Soroti Pro-Kontra Makan Bergizi Gratis, Minta Pelaksanaan dan Pengelolaan Diperbaiki

BANDUNG,METROJABAR.CO.ID — Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) memberikan pandangan terkait pro dan kontra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program pemerintah. PIKI menilai program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan positif, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Pandangan tersebut disampaikan Benyamin Patondok, SH., MM., Sekjen DPP PIKI, usai kegiatan seminar terkait pro kontra MBG yang digagas Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Barat di Aula Rumah Sakit Advent,jalan Cihampelas,Kota Bandung pada Jumat (4/9/2026).

Menurut Benyamin, pemerintah memang memiliki kewajiban menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan MBG dinilai sebagai langkah yang baik dan perlu terus dilaksanakan.

"PIKI melihat bahwa MBG itu merupakan satu program pemerintah, karena pemerintah wajib memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat," ujar Benyamin.

Namun, menurutnya, persoalan yang menjadi sorotan bukan terletak pada tujuan program MBG, melainkan pada penataan layanan, pelaksanaan, serta pengelolaannya.

"MBG itu bagus, tetapi pelaksanaannya yang harus diperbaiki. Pengelolaannya juga harus diperbaiki," katanya.

Selain persoalan tata kelola, PIKI juga mendorong agar pelaksanaan MBG lebih memprioritaskan wilayah yang masih tertinggal, terpencil, dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Benyamin menilai daerah-daerah seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta wilayah kepulauan lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program tersebut.

"Terutama di daerah-daerah seperti Papua, Maluku, NTT dan di pulau-pulau. Ini penting sekali," ungkapnya.

Menurut dia, pelaksanaan MBG di kota-kota besar tetap penting. Namun, pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak hanya menyasar sekolah-sekolah yang sudah memiliki kondisi relatif maju dan fasilitas yang memadai.

Ia mencontohkan masih banyak kabupaten di Pulau Jawa yang membutuhkan perhatian pemerintah karena terdapat wilayah dan masyarakat yang kondisinya belum sebaik daerah perkotaan.

"Di kota-kota besar juga penting, tetapi bukan di sekolah-sekolah yang sudah maju. Masih banyak kabupaten yang membutuhkan, terutama daerah yang tertinggal," jelasnya.

PIKI berharap pemerintah tidak menghentikan program Makan Bergizi Gratis hanya karena muncul berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebaliknya, persoalan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Benyamin menilai tujuan utama MBG adalah membantu meningkatkan kualitas generasi muda, khususnya agar anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi sehingga dapat tumbuh dan belajar dengan lebih baik.

"Oleh karena itu, kami berharap ke depan MBG ini harus tetap pemerintah laksanakan supaya masyarakat kita yang membutuhkan benar-benar bisa merasakan bantuan dari pemerintah," katanya.

Di sisi lain, PIKI juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG. Menurut Beniyamin, setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut harus menjalankan tugas dengan baik dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau ada yang melaksanakan dengan baik, kita dukung. Tetapi kalau ada yang menyalahgunakan atau melakukan korupsi, itu harus diberantas," tegasnya.

Ia berharap anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk program MBG benar-benar digunakan sesuai peruntukannya sehingga manfaat yang diterima masyarakat, terutama anak-anak, dapat maksimal.

Dengan demikian, PIKI berpandangan bahwa MBG tetap merupakan program yang baik dan perlu dilanjutkan, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola, pemerataan penerima manfaat, serta pengawasan yang ketat agar tujuan program benar-benar tercapai.

DPD PIKI Jabar Jalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

Sementara itu selain seminar membahas pro dan kontra terkait program MBG, dalam kegiatan ini juga DPD PIKI Jawa Barat yang diketuai oleh Torkis Parlaungan Siregar, S.H., M.H. menjalin kerjasama dengan ditandatanganinya MoU dengan Rektor Universitas Adven Indonesia dan Rektor Institut Kesehatan Imanuel Bandung.

Penandatanganan MoU ini PIKI diwakili oleh Ketua DPD PIKI Jabar Torkis Torkis Parlaungan Siregar, S.H., M.H., dan Rektor UNAI Dr. Milton Pardosi, serta Rektor Institut Kesehatan Imanuel (IKI) DR. Santi Niman.

Menurut Torkis kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. 

"Tujuan kerjasama dengan penandatangan MoU adalah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan di bidang pendidikan, penelitian (riset), pelatihan dan saling menguatkan melalui Sumber Daya Manusia yang ada di masing-masing institusi," ujar Torkis.

"Ada 13 guru besar (Profesor), 37 kualifikasi Doktor (S3) yang dimiliki PIKI Jabar untuk menghadirkan pokok-pokok pikiran guna mengkaji secara Ilimiah tantangan, permasalahan bangsa diberbagai sektor dari merumuskan rekomendasi akademik berbasis kajian dan data," tutup

Torkis.***