METROJABAR — Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menggelar rapat evaluasi hasil pemantauan sekaligus penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional di wilayah Jawa Barat, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Cafe Kanaka ini dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai instansi tingkat provinsi.
Rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan data dan informasi, mengidentifikasi capaian implementasi HAM, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan bahwa implementasi HAM harus melampaui aspek administratif dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah isu masih menjadi perhatian di Jawa Barat, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tawuran pelajar, perlindungan anak, serta pemenuhan hak bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dinilai belum optimal.
Sementara itu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Petrus Polus Jadu, menjelaskan bahwa tantangan implementasi HAM di lapangan masih cukup kompleks. Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi data.
Menurutnya, penyusunan laporan HAM, termasuk dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR), membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi. Namun, proses pengumpulan dan sinkronisasi data antarinstansi masih menjadi kendala yang perlu dibenahi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis HAM di Jawa Barat, antara lain perlindungan hak anak dan perempuan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja dan pekerja migran, serta kesetaraan dan non-diskriminasi.
Selain itu, isu lain seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta keterkaitan antara HAM dengan lingkungan hidup dan dunia usaha turut menjadi perhatian. Akses terhadap keadilan dan implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) juga menjadi bagian dari evaluasi.
Dalam sesi diskusi, peserta mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama, di antaranya penanganan tawuran pelajar yang masih menjadi perdebatan antara pendekatan pembinaan dan penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran budaya HAM di tingkat pelaksana serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pengaduan juga menjadi sorotan.
Kendala regulasi yang tumpang tindih, khususnya dalam isu lingkungan dan ketenagakerjaan, turut dinilai menghambat efektivitas kebijakan. Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan, terutama dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta layanan perlindungan.
Praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip HAM, seperti sunat perempuan, juga masih ditemukan di beberapa wilayah. Selain itu, keterbatasan fasilitas perlindungan seperti rumah aman bagi korban kekerasan menjadi isu yang perlu segera ditangani.
Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya penguatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi pengumpulan dan penyelarasan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi HAM.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan edukasi dan literasi HAM kepada masyarakat, serta mengembangkan program berbasis wilayah seperti Desa Sadar HAM. Sinkronisasi regulasi juga menjadi perhatian agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Melalui rapat ini, diharapkan implementasi HAM di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh ***
