BANDUNG,METROJABAR.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan integritas menjadi pondasi utama, dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa” di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Hal tersebut disampaikan Herman usai menghadiri seminar integritas yang diselenggarakan oleh DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Merdeka, Kota Bandung Jumat (10/4/2026).
Menurut Herman, percepatan pembangunan yang sedang Pemprov Jabar lakukan, harus beriringan dengan aspek keselamatan dan kejujuran tata kelola. Sebab, integritas merupakan keharusan dan tidak bisa ada tawar menawar dalam pengelolaan di Pemprov Jawa Barat, 27 pemerintah kabupaten/kota, lingkungan usaha, serta masyarakat.
“Tidak ada tawar menawar soal integritas. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi, maka harapan kami cepat sampai dan selamat,” ujarnya.
Sementara berdasarkan paparan dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, Survei Penilaian Integritas (SPI) Jawa Barat pada 2025 berada di angka 71,85 persen.
Herman menyebut, angka itu merupakan cerminan persepsi masyarakat yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di satu tahun masa kepemimpinan Gubernur saat ini, Pemprov Jabar terus berupaya melakukan perbaikan signifikan. Terutama pada delapan area yang satu di antaranya mengenai pelayanan publik.
“Kami terus memantau melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK. Angka Jawa Barat relatif baik di 88,76 persen. Kami pastikan integritas terjaga di berbagai domain, mulai dari perencanaan, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta puncaknya di pelayanan publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Herman menambahkan, salah satu bukti nyata komitmen integritas yaitu, Gubernur Dedi Mulyadi memangkas birokrasi. Selain itu juga, menindak tegas oknum yang menghambat layanan. Kemudian, kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik pertama, menjadi salah satu tonggak perubahan tersebut.
“Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan. Salah satunya di Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Pak Gubernur memberhentikan sementara. Karena kami harus mendalami lebih jauh, tentu nanti keputusan permanennya ada di Pak Gubernur. Ini bukti keseriusan kami,” katanya.
Untuk mewujudkan “Jawa Barat Istimewa”, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar menjadi lebih cepat, ringkas, murah, dan aman.
Herman mengimbau seluruh elemen, mulai dari dunia usaha hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengedepankan aspek pencegahan korupsi. “Ayo jaga sama-sama integritas kita. Dengan integritas yang baik, maka kita kedepankan pencegahan dalam korupsi,” pungkasnya.***
Penulis : Agus Kusmayadi
Editor : Tim Metrojabar
Sumber Berita : Wawancara
