Jakarta (METRO).- Dalam era digital yang semakin maju, literasi keterbukaan informasi publik menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada masyarakat.
Hal tersebut, diutarakan dalam pidatonya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) yang didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Merry Riana, dan Sigit Raditya, yakni pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024, Jumat (29/11/2024).
“Menyampaikan keterbukaan informasi adalah fondasi untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan,” paparnya.
Dikatakan, bahwa keterbukaan informasi memastikan rakyat memegang peran sentral dalam kehidupan berbangsa.
Menko AHY juga menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, di antaranya kesenjangan digital dan rendahnya literasi informasi di beberapa wilayah. Selain itu, beliau menyoroti pentingnya literasi digital sebagai upaya melindungi masyarakat dari hoaks, disinformasi, dan kampanye negatif yang dapat merusak harmoni bangsa.
“Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau mis informasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan terbuka (open governance), beliau mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keterbukaan informasi.
Menurutnya, semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga desa, memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal.
“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa jika ada sekitar 1% masyarakat yang belum terliterasi dari total penduduk Indonesia sebesar 227 juta, maka angka ini setara dengan 2,27 juta orang,” katanya.
Sementara itu, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 4,3 dari skala 5. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik secara menyeluruh,” tutur Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro saat melaporkan kondisi literasi digital di Indonesia Kepada Menko AHY.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP juga menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin daerah dan perangkat desa yang telah menunjukkan dedikasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah masing-masing. ***
Sumber: Humas KemenkoInfra
