Gebrakan ASN Imigrasi! Aksi Perubahan Fajar Muhammad Melahirkan Pedoman Nasional Beranda Imigrasi

JAKARTA – Inovasi pelayanan keimigrasian yang sebelumnya hanya diterapkan di dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kini memasuki babak baru. Melalui aksi perubahan yang digagas aparatur sipil negara (ASN) Imigrasi, model pelayanan tersebut tengah dibakukan menjadi pedoman nasional untuk memperluas akses layanan izin tinggal dan informasi keimigrasian di kawasan strategis Indonesia.

Rancangan Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian di Wilayah Tertentu telah mencapai tahap final secara substansi. Pembahasan pedoman tersebut menjadi agenda pertama dalam konsinyering terpusat Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.

Terobosan ini merupakan hasil aksi perubahan Fajar Muhammad, S.H., peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2026, dengan mentor Is Edy Ekoputranto, S.H., M.M., Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Dalam kurun waktu dua bulan, Fajar Muhammad menggerakkan Tim Efektif untuk memastikan gagasan perubahan tersebut berjalan secara terstruktur dan mendapat dukungan lintas unit organisasi.

Upaya itu diwujudkan melalui dua putaran rapat lintas direktorat yang masing-masing melibatkan 26 dan 30 peserta. Selain memperkuat koordinasi internal, Fajar juga melakukan validasi lapangan ke Jawa Tengah guna memastikan rancangan pedoman sesuai dengan kebutuhan pelayanan di kawasan.

Komitmen memperluas implementasi inovasi turut dilakukan melalui kegiatan berbagi pengetahuan. Fajar menjadi narasumber di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi serta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rangkaian langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun landasan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Pedoman nasional ini menjadi tonggak transformasi model layanan I’M SEZ yang sebelumnya hanya diterapkan di KEK Gresik dan KEK Batang menjadi standar pelayanan bernama Beranda Imigrasi.

Melalui konsep Bersinergi Antarinstansi, Datang ke Kawasan, Beranda Imigrasi dirancang untuk menghadirkan layanan izin tinggal dan informasi keimigrasian secara lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, investor, pelaku usaha, serta warga negara asing (WNA).

Cakupan implementasinya tidak terbatas pada Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi juga meliputi kawasan industri terpadu, Proyek Strategis Nasional, serta wilayah dengan konsentrasi orang asing yang tinggi.

Perluasan cakupan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat sinergi antarinstansi, sekaligus mendukung kemudahan aktivitas investasi dan ekonomi di berbagai kawasan strategis nasional.

“Inovasi yang dirancang dengan data dan dikawal dengan kolaborasi dapat mempercepat dirinya sendiri ketika menemukan momentum kebijakan yang tepat,” ujar Fajar Muhammad.

Keberhasilan penyusunan pedoman nasional ini turut diperkuat dengan dukungan organisasi. Sebanyak delapan pejabat di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian telah memberikan dukungan secara tertulis terhadap implementasi inovasi tersebut.

Komitmen keberlanjutan juga dinyatakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan agenda tindak lanjut implementasi pada Desember 2026 dan Maret 2027.

Dukungan tersebut menjadi fondasi penting agar Beranda Imigrasi tidak berhenti sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, melainkan berkembang menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aksi perubahan Fajar Muhammad sekaligus memperlihatkan bahwa inovasi ASN mampu menjadi motor penggerak transformasi birokrasi. Dari gagasan pelayanan di dua kawasan, kini Beranda Imigrasi diarahkan menjadi model pelayanan nasional yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna ***