Pansus 21 DPRD Bandung Dorong Pembenahan Tata Kelola Aset Daerah

BANDUNG,METROJABAR.CO.ID – Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD). Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengelolaan aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan, S.H., M.H., M.Si., mengatakan, pengelolaan aset daerah harus berlandaskan empat prinsip utama, yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, dan tertib pengawasan.

Menurutnya, keempat prinsip tersebut menjadi dasar pembahasan Raperda sekaligus acuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

"Kami akan melihat sejauh mana peraturan ini dapat mendukung tata kelola Barang Milik Daerah. Ada empat hal yang harus menjadi perhatian, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib pemanfaatan, dan tertib pengawasan," ujar Juniarso.

Ia menjelaskan, pembahasan regulasi tidak hanya berfokus pada penyusunan norma, tetapi juga harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan nantinya dapat menjawab berbagai kendala dalam pengelolaan aset daerah.

Raperda tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembaruan regulasi dinilai penting untuk memastikan seluruh aset pemerintah daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

Juniarso menegaskan, barang milik daerah merupakan aset publik yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut nilai ekonomi sekaligus kepentingan masyarakat luas.

Persoalan aset, lanjut dia, juga tidak sebatas urusan administrasi. Di dalamnya terdapat aspek kepastian hukum, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Sejumlah kebijakan Pemkot Bandung pada 2026, seperti kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Kebun Binatang Bandung serta persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi gambaran pentingnya kejelasan aturan dalam pengelolaan aset.

Karena itu, Juniarso berharap Raperda tersebut dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengambil setiap keputusan terkait pemanfaatan maupun pengalihan aset.

Dengan regulasi yang lebih komprehensif, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin tertib, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bandung.***