Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Keterlibatan Orang Asli Papua dalam Pembangunan, Ini Alasannya

BANDUNG,METROJABAR.CO.ID – Pemerintah menilai keterlibatan langsung masyarakat adat dan orang asli Papua menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad),Pada Selasa (3/11/2026).

Seminar tersebut mengangkat tema "Pendekatan Geokultural, Multiaktor dan Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat dan Berkelanjutan."

Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan seminar tersebut karena dinilai menghadirkan ruang dialog yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, jajaran Forkopimda, akademisi, kementerian, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, pendekatan yang dibahas dalam seminar tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua.

"Saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komandan yang telah menyelenggarakan seminar hari ini. Menurut kami, ini sangat positif karena melibatkan berbagai multiaktor," ujar Ribka Haluk.

Ia menjelaskan, pembangunan Papua tidak bisa hanya dilihat dari aspek geografis semata. Ada aspek sosial dan budaya yang harus menjadi pertimbangan utama, mengingat Papua memiliki keberagaman masyarakat dengan sekitar 225 suku.

Karena itu, pendekatan geokultural dinilai penting agar kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik, nilai-nilai budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Selain itu, pendekatan multiaktor juga diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi dan pemangku kepentingan, termasuk lembaga adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR, pemerintah daerah, serta unsur lainnya.

Namun, Ribka menegaskan, hal yang tidak kalah penting adalah pendekatan kodeterminatif, yakni memastikan orang asli Papua terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus diberikan ruang untuk berperan dalam menentukan arah kebijakan yang menyangkut masa depan daerahnya.

"Keterlibatan orang Papua itu sendiri penting, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Itu konsep yang sementara dihadirkan dalam seminar hari ini," ungkapnya.

Ia berharap, gagasan dan pendekatan yang dihasilkan melalui seminar nasional tersebut dapat memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan Papua.

Ribka juga menilai, kolaborasi lintas sektor dengan tetap memperhatikan identitas budaya dan partisipasi masyarakat lokal menjadi bagian penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi saya pikir sangat konsisten dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Seminar nasional ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pemikiran akademis, tetapi juga menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi pembangunan Papua yang lebih tepat sasaran, dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses pembangunan.***