GARUT, METROJABAR.CO.ID– Persoalan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Garut Komisi IV Fraksi Demokrat, Putri Tantia. Dalam reses hari terakhir masa sidang III yang digelar di rumah aspirasi Kecamatan Limbangan, Garut, Rabu (9/7/2025), masyarakat menyampaikan keresahan mengenai banyaknya siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri, khususnya dari SD ke SMP.
“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan reses hari terakhir dan banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Terutama soal pendidikan, yang saat ini menjadi perhatian utama,” ungkap Putri usai reses.
Ia menjelaskan, banyak warga mengeluhkan proses SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang dianggap tidak berpihak kepada siswa dari kalangan bawah. Menurutnya, ada kasus di mana siswa sudah mendaftar ke dua sekolah negeri, namun semuanya tidak menerima.
“Ini menjadi polemik. Ketika anak-anak daftar ke satu sekolah negeri tidak diterima, lalu mencoba ke sekolah negeri lain juga gagal. Ini memunculkan risiko anak tidak melanjutkan pendidikan karena tidak ada tempat,” tegasnya.
Politisi Fraksi Demokrat ini menilai, situasi tersebut sangat rawan menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Garut. Oleh sebab itu, ia mendesak Pemerintah Daerah untuk segera memberikan solusi konkret.
“Salah satu solusi yang kami dorong adalah dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Kalau kuota saat ini sudah penuh, seharusnya pemerintah memberikan tambahan agar tidak ada anak yang tertinggal,” katanya.
Putri menyebutkan, Komisi IV DPRD akan secara khusus mengawal aspirasi ini dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar segera bertindak. Ia pun mengingatkan bahwa persoalan SPMB adalah masalah tahunan yang harus diselesaikan secara sistemik.
“Ini bukan persoalan baru. Setiap tahun muncul, dan solusinya jangan hanya sementara. Harus ada pembenahan sistem dan penambahan infrastruktur pendidikan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa masalah utama terjadi pada jenjang SD ke SMP, bukan pada penerimaan siswa SMP ke SMA. Hal ini menunjukkan bahwa beban terbesar saat ini adalah saat siswa bertransisi dari sekolah dasar ke menengah pertama.
“Kalau untuk SMP ke SMA relatif aman, masalahnya ada di SPMB jenjang SD ke SMP. Ini yang harus diprioritaskan penyelesaiannya,” jelas Putri.
Dengan berakhirnya reses masa sidang ke-3 ini, Putri berharap aspirasi masyarakat bisa menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak ada anak Garut yang gagal mengakses pendidikan karena sistem yang belum sempurna.***
Editor : Agus Kusmayadi
Sumber Berita : Lipsus
