DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Jabar Ikuti Bimtek, Tingkatkan Peran Legislasi dan Pengawasan

- Reporter

Senin, 1 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ono Surono,Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

Ono Surono,Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.

BANDUNG,METROJABAR.CO.ID– DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Mercure, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, 1–2 Desember 2025

Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD—legislasi, anggaran, dan pengawasan—terutama pasca-penetapan APBD 2026 di tingkat provinsi maupun daerah.

Dalam arahannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa Bimtek bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana strategis untuk memperbarui kapasitas dan mengingatkan kembali komitmen anggota dewan terhadap “kerja kerakyatan”.

“Bimtek ini menjadi momentum untuk menguatkan kembali peran anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih maksimal,” ujar Ono kepada awak media, Senin (1/12).

Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan sejak awal menjadikan program kerakyatan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat, baik di tingkat provinsi maupun daerah.

Menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang, Ono mendorong DPRD harus lebih ketat dan selektif dalam mengawal anggaran.

“Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang ‘tidak baik-baik saja’. Maka, DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas benar-benar teranggarkan,” tegasnya.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta tokoh internal partai, dengan fokus pada isu-isu aktual yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hal-hal mendasar itu harus dipastikan melalui legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam,” pungkas Ono.***

Facebook Comments Box

Editor : Agus Kusmayadi

Sumber Berita : Lipsus

Berita Terkait

Drama Kolosal “Peuting Munggaran” Tandai Puncak Milangkala Tatar Sunda
KDM Dukung Pembuatan Kajian Akademik Prasasti Batutulis dan Mahkota Binokasih
Kirab Budaya Digelar di Bandung, Catat Rute dan Kantong Parkirnya
Operasi Wirawaspada 2026, Imigrasi Bandung Tindak Tegas Puluhan WNA Bermasalah di Subang
Narkoba Disembunyikan di Organ Intim, Aksi Pengunjung Wanita Digagalkan Petugas Lapas Narkotika Jelekong Bandung
Kantor Pertanahan Kota Bandung Gelar Medical Check Up Bersama Kimia Farma, Dorong Kinerja Pegawai Lebih Optimal
KAI Daop 2 Bandung Tutup 29 Perlintasan Sebidang Liar, Masyarakat Dilarang untuk Membuka
APINDO Jabar Dorong Kepastian Investasi di Tengah Penataan Tata Ruang, Soroti Dampak Alih Fungsi Lahan

Berita Terkait

Senin, 18 Mei 2026 - 18:28 WIB

Drama Kolosal “Peuting Munggaran” Tandai Puncak Milangkala Tatar Sunda

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:00 WIB

KDM Dukung Pembuatan Kajian Akademik Prasasti Batutulis dan Mahkota Binokasih

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:47 WIB

Operasi Wirawaspada 2026, Imigrasi Bandung Tindak Tegas Puluhan WNA Bermasalah di Subang

Kamis, 7 Mei 2026 - 22:52 WIB

Narkoba Disembunyikan di Organ Intim, Aksi Pengunjung Wanita Digagalkan Petugas Lapas Narkotika Jelekong Bandung

Rabu, 6 Mei 2026 - 19:22 WIB

Kantor Pertanahan Kota Bandung Gelar Medical Check Up Bersama Kimia Farma, Dorong Kinerja Pegawai Lebih Optimal

Berita Terbaru